SuaraHebat.com -JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis yang dijanjikan jadi mesin ekonomi desa terbukti *zonk*. Data KPK 2025 menunjukkan *perputaran uang di daerah di bawah 5%*. Sisanya balik ke kantong pemasok perkotaan.
Pengamat sosial dan pendidikan Taufiq Rachman menyebut kondisi ini mengecewakan.
“Pemerintah cuma omon-omon. Perputaran ekonomi daerah program MBG masih sangat minim,” katanya, Kamis [22/5/2026].
Angka ini bertolak belakang dengan klaim Presiden Prabowo. Ia pernah mencontohkan satu desa dengan 3.000 penerima MBG bisa memutar uang *Rp900 juta per bulan*. Realitanya, keterlibatan pelaku lokal nyaris nihil.
KPK mencatat:
- *Hanya 1,4%* pemasok MBG berasal dari koperasi atau BUMDes
- Dari *40.433 pemasok*, baru *18 entitas* koperasi/BUMDes yang terlibat
- *17.300 SPPG* beroperasi, tapi uangnya tetap mengalir ke kota
Deputi Pencegahan KPK Aminudin menyebut mayoritas pemasok memang berbasis di perkotaan. Sementara Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha mendesak model _circular economic village_ dijalankan.
“Kalau model ekonomi sirkular di desa tidak dijalankan, tujuan pemerataan ekonomi dari MBG tidak akan tercapai,” tegas Taufiq yang juga ketua dewan pembina Media Independen Online (MIO) Indonesia
(Amin induk)
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
