MANOKWARI -Suarahebat.com_-Aktivis Papua Barat Thomas Sanadi angkat suara terkait dengan dapur 3T yang bersarang di Kota. Jika dapur 3T bersarang di kota ini adalah bentuk penghinaan terhadap Pemerintah Kota Manokwari.Sabtu,(09/05/26)
Thomas Sanadi mengungkapkan kepada awak media pada Jumat (08-05-2026) Terkait Hal Tersebut
"Dalam aturan resmi, program SPPG 3T diperuntukkan khusus untuk melayani penerima manfaat di wilayah: Pegunungan, Kepulauan, Pesisir, dan Pedalaman," ungkapnya
"Kami mempertanyakan Apakah Weluri Itu Pedalaman? Coba kita lihat faktanya di lapangan. Di sekitar Kampung Weluri berdiri megah, diantaranya Kantor Polda Papua Barat, Area Perhotelan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kementerian Pertanian," tambahnya
Ini adalah wilayah yang sudah maju, terfasilitasi lengkap, dan sangat dekat dengan pusat pemerintahan.
"Sungguh sangat memalukan dan tidak profesional jika pihak BGN Papua Barat justru tidak melaporkan atau menolak untuk mencabut menyesuaikan data tersebut. Ini menunjukkan ada kelalaian atau kesengajaan menempatkan titik layanan di tempat yang Tidak Sesuai," ulasnya
Kami menduga dan mengindikasikan bahwa bukan hanya di Weluri, tapi di beberapa titik lain di Papua Barat juga terjadi hal serupa. Lokasinya tidak berada di wilayah yang semestinya, melainkan di tempat-tempat yang sebenarnya sudah mudah diakses atau bahkan di wilayah perkotaan.
"Jangan main-main dengan aturan. Juknis adalah hukum yang harus ditaati. Jika salah tempat, maka hak orang-orang yang benar-benar berada di pedalaman, di pulau terluar, dan di pegunungan yang susah dijangkau, justru terampas dan tidak terlayani," tutup Thomas Sanadi. (Megy)
Team
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi



