ROKAN HULU – Keberadaan gelanggang permainan (Gelper) mesin tembak ikan yang masih bebas beroperasi di Kecamatan Ujung Batu kian memicu keresahan masyarakat. Aktivitas yang diduga kuat sebagai praktik perjudian itu berlangsung terang-terangan, seolah tak tersentuh hukum.
Pantauan warga, sejumlah mesin Gelper di wilayah Durian Sebatang, Desa Suka Damai, dan Jalan Lingkar Ujung Batu tetap aktif siang dan malam. Ironisnya, lokasi permainan berada di pinggir jalan dan mudah terlihat publik, tanpa ada upaya penindakan yang tegas.
“Ini bukan lagi sembunyi-sembunyi. Terang-terangan! Siang malam tetap ramai. Kami jadi heran, kenapa dibiarkan?” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (10/04/2026).
Namun di balik maraknya praktik tersebut, tersimpan jeritan pilu dari para ibu rumah tangga yang menjadi korban tak langsung dari candu judi suami mereka.
Seorang ibu di Ujung Batu, dengan suara bergetar, mengungkapkan kegelisahannya. Ia mengaku ekonomi keluarganya semakin terpuruk karena sang suami kecanduan bermain mesin tembak ikan.
“Uang belanja habis di situ. Anak-anak kadang sampai kekurangan. Kami ini mau makan apa? Masa depan anak kami bagaimana?” tuturnya lirih.
Ia mengaku sudah berulang kali meminta suaminya berhenti, namun keberadaan tempat judi yang begitu mudah diakses membuat upaya tersebut sia-sia.
“Kalau tempatnya masih buka, ya susah. Godaan itu selalu ada. Kami hanya bisa berharap polisi benar-benar menutupnya,” tambahnya.
Keluhan serupa juga datang dari sejumlah warga lain. Mereka menilai praktik Gelper bukan sekadar permainan biasa, melainkan bentuk perjudian yang merusak tatanan sosial dan menghancurkan ekonomi keluarga kecil.
Masyarakat pun mendesak Polres Rokan Hulu untuk tidak lagi berdiam diri. Warga meminta aparat segera turun langsung ke lokasi dan menindak tegas seluruh aktivitas perjudian tanpa pandang bulu.
Desakan ini juga mengacu pada komitmen dan atensi tegas dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang berulang kali menekankan pemberantasan segala bentuk perjudian di Indonesia.
“Jangan hanya slogan. Kami butuh bukti nyata. Kalau memang serius memberantas judi, tutup semua Gelper itu sekarang juga,” tegas warga lainnya.
Warga berharap aparat kepolisian tidak kalah oleh praktik ilegal yang jelas-jelas merusak masyarakat. Ketegasan penegakan hukum dinilai menjadi satu-satunya harapan untuk menyelamatkan generasi dan ekonomi keluarga dari jerat perjudian.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin dampaknya akan semakin meluas—dari kehancuran ekonomi rumah tangga hingga meningkatnya potensi kriminalitas di tengah masyarakat.***
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi



