PEKANBARU -- DPRD Provinsi Riau mendorong optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua III DPRD Riau Budiman Lubis mengatakan, saat ini DPRD telah membentuk panitia khusus (pansus) optimalisasi pendapatan daerah. Pansus tersebut bertujuan untuk membahas peningkatan pendapatan daerah sekaligus meninjau regulasi yang ada, termasuk terkait pajak air permukaan.
“Kami dari DPRD sedang berjalan pansus untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengevaluasi regulasi-regulasi yang ada, salah satunya Pajak Air Permukaan,” ujar Budiman, Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan pajak air permukaan ini ditujukan khusus kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau, bukan kepada masyarakat umum. Budiman mengakui masih adanya komentar dan tanggapan negatif dari sebagian masyarakat terkait kebijakan tersebut.
“Atas berbagai komentar negatif yang berkembang di masyarakat, saya secara pribadi mohon maaf kepada seluruh masyarakat Riau. Perlu kami luruskan, bahwa kebijakan ini semata-mata untuk kepentingan Riau ke depan dan pajak air permukaan ini dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan,” tegasnya.
Politisi Gerindra dari Dapil Rokan Hulu itu menekankan bahwa peran DPRD dalam hal ini sebatas mendorong, mengawasi, dan memastikan regulasi berjalan dengan baik. Sementara proses pemungutan dan eksekusi pajak sepenuhnya menjadi kewenangan Bapenda.
“Kami di DPRD hanya mendorong dan melakukan pengawasan. Untuk pemungutan dan eksekusi itu sepenuhnya tugas Bapenda,” katanya.
Menurutnya, peningkatan PAD melalui sektor pajak, termasuk pajak air permukaan, akan berdampak langsung terhadap pembangunan di Provinsi Riau.
“Dengan naiknya PAD, tentu pembangunan di Riau bisa lebih maksimal. Ini yang sedang kita upayakan bersama,” sebutnya.
Ia pun berharap dukungan penuh dari masyarakat Riau terhadap kerja pansus DPRD dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah agar Riau dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik.
“Kami berharap masyarakat bisa bersama-sama mendorong pansus ini, demi peningkatan pendapatan daerah dan kemajuan Riau ke depan,” tutup Budiman.**
Kebal Hukum? Kapolda Riau Diminta Tangkap Pemilik Perjudian Gelper e-zone 88 Bengkalis
Muncul Pengakuan Pasien Lain, MDP Didesak Periksa Dokter dan Evaluasi Menyeluruh RS Awal Bros Sudirman
Usai Ginjal Kiri Diangkat, Hasil Pa Tak Temukan Keganasan: Kasus Rizqi di RS Awal Bros Sudirman Dipertanyakan
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Hadiri Ramah Tamah Veteran, Sagu Hati Jadi Simbol Penghormatan Pejuang
Ratusan Siswa Tak Tertampung, GRIB Jaya: Jangan Tutupi Kekacauan dengan Dalih Prosedur, Kabid SMA Disdik Diminta Dicopot
Surat Pengaduan Dilayangkan, GRIB Jaya Desak Badan Kehormatan Periksa Oknum DPRD Pekanbaru Berinisial F
IKTS Cup XVI 2026 Meriahkan HUT ke-81 RI, Pererat Silaturahmi Lintas Generasi
Anggaran Publikasi Kampar Rp 5,8 Miliar Disorot, PMMN Desak Pemkab Buka Data dan Kontrak Media
Disorot Dugaan Penipuan, Anggota DPRD Pekanbaru Pilih Diam, Konfirmasi Media Diabaikan
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kuasa Hukum Novi Renite Ingawati Ajukan Permohonan Pengawasan dan Perlindungan Hukum Terkait Pelaksanaan Eksekusi Ruko
RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Dibahas, APINDO Dorong Investasi dan Peningkatan Kompetensi Pekerja
GRIB Jaya Pekanbaru Gelar Jalan Sehat 6 September, Siapkan Doorprize dan Sembako untuk Masyarakat
TAAT Siap Kawal Laporan terhadap KH Musta’in Syafi’i, Alumni Tebuireng Tegaskan Tolak Kriminalisasi Ulama


