JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Riau, Zulfahrianto, SE, melakukan pertemuan dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto dalam rangka memperkuat sinergi dan mendorong percepatan pembangunan desa, khususnya di wilayah tertinggal.Kamis (29/1/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan strategis yang dihadapi pemerintah desa di Riau, mulai dari penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi dana desa, hingga percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Zulfahrianto mengatakan, desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Karena itu, diperlukan dukungan konkret dari pemerintah pusat agar program pembangunan desa berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Desa adalah fondasi pembangunan bangsa. Kami menyampaikan langsung kepada Menteri Desa agar perhatian terhadap desa, khususnya di Riau, terus diperkuat, baik dari sisi anggaran, pendampingan, maupun kebijakan yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat desa,” ujar Zulfahrianto.
Ia menegaskan, APDESI Riau siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan desa dan daerah tertinggal.
“APDESI Riau berkomitmen mendukung penuh program Kementerian Desa. Kami juga siap menjadi jembatan aspirasi para kepala desa agar setiap kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab persoalan di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyambut baik masukan yang disampaikan APDESI Riau dan menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus memperkuat pembangunan desa sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa di Provinsi Riau, guna mendorong terwujudnya desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.*
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi



