SuaraHebat.com - Dumai | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Indonesia Adil Sejahtera (GIAS) melayangkan sorotan tajam terhadap PT. PLN UP3 Dumai, GIAS menyayangkan Masalah Tegangan Drop / Spaning ini telah berlangsung lama tanpa adanya solusi nyata dari pihak PLN, (22/10/2025).
Warga RT.006,RT.007 dan RT.008 Kelurahan Bukit Nenas mengeluhkan penurunan tegangan listrik PLN yang sudah berlangsung 6 bulan belakangan. Andi Saputra, Ketua DPW Gias, melaporkan bahwa tegangan listrik di lingkungan tersebut mencapai 127 Volt, jauh di bawah standar normal.
“Pelayanan PLN sangat amburadul. Masalah ini sudah berlangsung lama dan sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. PLN seharusnya memberikan pelayanan maksimal sesuai kewajibannya, bukan hanya menuntut kewajiban pelanggan,” Tegas ketua DPW LSM GIAS.
Akibatnya, sejumlah peralatan elektronik seperti AC, kulkas, lampu, dan peralatan lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Kepada Riauberantas.com, Andi Saputra menyampaikan bahwa pemerintah setempat sudah bersurat ke PLN UP3 Dumai sejak 1 Juli 2025 lalu. Namun, hingga berita ini diturunkan, permasalahan tersebut belum mendapatkan solusi.
Andi Saputra didampingi Warga juga menunjukkan bukti surat permohonan dari Pemerintah Kota Dumai Melalui Kecamatan Bukit Kapur dan Kelurahan Bukit Nenas tertanggal 1 Juli 2025. Ia mengkritik pelayanan PLN UP3 Dumai yang dinilainya kurang serius dalam menangani masalah pelanggan.
"Saya berharap PLN tidak hanya memberikan promosi seperti potongan listrik gratis untuk Januari dan Februari 2025, tetapi juga memperbaiki layanan dan fasilitasnya. Jika tegangan listrik tidak stabil, pelanggan justru dirugikan karena peralatan elektronik bisa rusak. Tegangan ideal harus berada pada kisaran 198–231 Volt, atau minus 10 persen dan plus 5% dari tegangan Normal 220 Volt" tambahnya.
Andi Saputra mendesak PLN untuk segera menindaklanjuti laporan ini dengan serius. Ia berharap ada langkah konkret untuk memastikan kualitas pelayanan dan menghindari kerugian lebih lanjut bagi pelanggan.***(SHI GROUP)
Penulis : Rian
Editor : vinsen
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
