suarahebat.com, Jakarta — Mendukung hilirisasi komoditas strategis untuk pertumbuhan ekonomi biru nasional yang berkelanjutan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama sejumlah mitra yang terdiri dari Standard Chartered, Conservation International, dan Konservasi Indonesia secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung pelaksanaan Indonesia Seaweed Initiative, sebuah inisiatif lintas sektor sebagai country-led initiative Indonesia.
Inisiatif ini merupakan awal kerja sama strategis sektor privat, institusi keuangan, NGO, dan asosiasi bisnis untuk menjawab kesenjangan antara potensi besar industri rumput laut Indonesia dan kondisi aktual di lapangan yang masih memerlukan penguatan ekosistem, integrasi, dan peningkatan nilai tambah.
Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani mengatakan dengan hanya 0,8% lahan rumput laut potensial yang dimanfaatkan dan sebagian besar produk diekspor dalam bentuk bahan mentah, dibutuhkan terobosan dalam membangun ecosystem enabler yang mengintegrasikan riset, pembiayaan, infrastruktur, dan inovasi industri.
“Hilirisasi rumput laut membutuhkan lebih dari sekadar industrialisasi produk - yang krusial adalah membangun ecosystem enabler yang mengintegrasikan riset terapan, infrastruktur logistik, pembiayaan inovatif, serta transfer teknologi bagi petani,” katanya di Jakarta, Sabtu (10/10).
“APINDO mendorong terbentuknya roadmap bersama lintas sektor yang menempatkan rumput laut sebagai komoditas strategis, tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, tetapi juga untuk memperkuat rantai pasok domestik, mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri, dan membuka akses pasar global dengan standar keberlanjutan,” sambungnya.
Indonesia Seaweed Initiative bertujuan membangun ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir, yang melibatkan sektor swasta, lembaga keuangan, pelaku konservasi, dan asosiasi usaha. Inisiatif ini menggabungkan kepemimpinan dan koordinasi dari APINDO, keahlian ilmiah dan teknis dari Conservation International dan Konservasi Indonesia, serta dukungan konsultasi pembiayaan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas dari Standard Chartered untuk memperkuat ekosistem ekonomi biru Indonesia.
“Kami melihat industri rumput laut sebagai sektor strategis yang memiliki dampak potensi positif yang luas, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung agenda global terkait iklim dan keberlanjutan, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi kaum muda," ujar Donny Donosepoetro OBE, CEO,Standard Chartered Indonesia.
Potensi sangat besar rumput laut Indonesia tidak akan optimal tanpa dukungan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari peningkatan kapasitas petani, riset dan inovasi produk, hingga regulasi yang mendukung industrialisasi.
Karena itu, kerja sama multipihak menjadi kunci, Conservation International (CI) dan Konservasi Indonesia (KI) sebagai organisasi berbasis ilmu pengetahuan dalam pelaksanaannya akan memberikan dukungan berupa penelitian ilmiah, analisis lingkungan, serta pemantauan sosial-ekologi yang terintegrasi dengan pembangunan sistem pengetahuan untuk mendukung praktik berkelanjutan.
“Ekosistem laut yang sehat adalah prasyarat penting bagi ketahanan ekonomi biru,” jelas Bjorn Stauch, Senior Vice President, Nature Finance, Conservation International.
Meizani Irmadhiany, Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia, lebih lanjut menambahkan, KI akan mendukung beberapa upaya dengan keterlibatan langsung dalam program penguatan kapasitas masyarakat pesisir.
“Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, namun juga menempatkan komunitas sebagai bagian penting terciptanya ketahanan lingkungan jangka panjang, dalam hal ini di antaranya praktik budi daya rumput laut yang berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara,” katanya.
Selain itu, imbuh Meizani, transformasi ekonomi biru tidak dapat dilepaskan dari pemberdayaan komunitas pesisir.
"Dengan model pengelolaan berbasis komunitas, pelatihan teknis, dan penggunaan teknologi tepat guna, kita dapat membangun industri rumput laut yang tangguh sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan," tandasnya.
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi



