Suarahebat.com, BENGKALIS - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan di Kabupaten Bengkalis,
Bupati Bengkalis Kasmarni menerima audiensi Manager UP3 Dumai PT PLN, Manihar Hutajulu, di Wisma Sri Mahkota Bengkalis, Senin, 25 Agustus 2025.
Kehadiran Manager UP3 Dumai ini juga didampingi Asmen Niaga UP3 Dumai, David E. Sibarani , Manager ULP Dumai, Jaswir, Manager ULP Bengkalis, M. Ashqalany Aulia Rahman, Manager ULP Duri, Marwan Sholeh, TL Pelayanan Pelanggan Bengkalis Boby Eka Saputra,TL Pelayan Pelanggan PLN Duri, Krismantoro.
Dalam audiensi tersebut, Manager UP3 Dumai berharap dapat terus bekerjasama dengan baik antara PLN dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memberikan pelayanan kelistrikan.
Manihar Hutajulu juga menerangkan tentang pelaksanaan pengerjaan kabel bawah laut yang terus berjalan untuk menghubung dari Pulau Sumatera, dalam rangka meningkatkan kualitas kelistrikan di Pulau Bengkalis.
Selain itu, terkait Pajak Penerangan Jalan Penerangan Jalan Umum juga dibahas dalam pertemuan tersebut, serta terhadap beberapa wilayah yang masih memerlukan suplai kelistrikan yang memadai seperti di Kecamatan Talang Muandau, demi memberikan efek manfaat bagi masyarakat.
Terhadap audiensi ini, Bupati Bengkalis Kasmarni menegaskan akan tetap berkomitmen untuk saling berkolaborasi bersama PT PLN dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.
"Kita tentu sangat mengucap terima kasih kepada PLN yang terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Dan kita tentu berkomitmen akan tetap bersinergi dengan PLN dengan sebaik mungkin," ujar Bupati Bengkalis Kasmarni.
Sebagai salah satu bentuk dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PLN, Bupati Bengkalis Kasmarni akan menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah untuk membayar tagihan listrik kantor sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Meskipun memang PLN telah menetapkan waktu pembayaran di tanggal 20 ke atas setiap bulannya.
"Setiap Perangkat Daerah harus sudah membayar tagihan listrik kantornya paling lambat di pertengahan bulannya dan nanti akan kita keluarkan surat edarannya kepada seluruh Perangkat Daerah. Ini adalah komitmen kita agar pelayanan PLN dapat semakin prima untuk kelistrikan di daerah kita," tegas Bupati Kasmarni.
Turut mendampingi Bupati Bengkalis Kasmarni dalam audensi bersama PT PLN tersebut, diantaranya Sekda Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Johansyah Syafri, Kadis Kominfotik, H. Suwarto, Kadis Perhubungan, Muhammad Adi Pranoto, Kepala BPKAD, H. Aready, Kepala Bapenda, Syahruddin, Kepala Bappeda, Rinto, Plt Kadiskes, Ermanto dan sejumlah Pejabat Administrator lainnya.**RZ.
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi



