SuaraHebat.com - KUANTAN SINGINGI — Siti Aisyah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), mendesak agar keadilan ditegakkan bagi para petani Muara Langsat, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau (28/10/2026).
Desakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Cafe Naka, Kuansing. Persoalan yang dihadapi para petani Muara Langsat menjadi perhatian dalam pernyataan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Sebagai anggota DPR RI Komisi III, Siti Aisyah menyuarakan pentingnya keadilan bagi para petani Muara Langsat. Aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi perlu mendapatkan perhatian serta penanganan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan yang menyangkut masyarakat, khususnya petani, membutuhkan perhatian serius agar proses penyelesaian berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Desakan terhadap keadilan bagi para petani Muara Langsat ini menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait.
Penanganan yang tepat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan yang menyangkut masyarakat, khususnya petani, membutuhkan perhatian serius agar proses penyelesaian berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, pengusutan konflik Muara Langsat akan menjadi salah satu prioritas perjangannya di Komisi III DPR RI agar tidak ada lagi pembiaran terhadap mafia lahan maupun dalang kekerasan.
Akar dari tragedi ini bermula sejak tahun 2024. Kelompok Tani 80 Sumber Berkah memperjuangkan lahan seluas 55,2 hektare yang secara legalitas mutlak milik masyarakat. Namun hingga saat ini, para petani justru terasing di tanah mereka sendiri.
Konferensi pers di Cafe Naka, Kuansing tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi para petani Muara Langsat.
Red / Resi
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi



