PEKANBARU, RIAU — Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lancang Kuning (Unilak) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Selasa (20/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan daerah, mulai dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan beasiswa, tempat hiburan malam (THM), hingga Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas).
Berdasarkan pemberitaan yang dihimpun, massa mahasiswa tiba di kawasan Kantor Gubernur Riau sekitar pukul 14.25 WIB. Mereka kemudian menyampaikan orasi di gerbang sebelah timur, tepatnya di kawasan Bundaran Zapin.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti kondisi kabut asap yang masih menjadi persoalan serius di Provinsi Riau. Mereka menilai dampak karhutla tidak boleh dipandang sebagai persoalan tahunan semata, mengingat kualitas udara yang buruk berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, kelompok lanjut usia, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan.
Mahasiswa juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak kabut asap yang disebut telah menyebabkan banyak warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Karhutla sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Sudah banyak teman-teman kami terkena ISPA,” ujar salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
Atas kondisi tersebut, mahasiswa meminta Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk menemui massa aksi dan memberikan penjelasan terkait langkah konkret pemerintah dalam menangani karhutla serta mengendalikan dampak kabut asap.
Selain persoalan lingkungan, mahasiswa turut menyoroti kebijakan beasiswa bagi mahasiswa. Mereka mendorong agar program bantuan pendidikan dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat diakses oleh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
Persoalan tempat hiburan malam (THM) juga menjadi salah satu materi yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut. Isu ini mencuat setelah beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah pria mengenakan busana perempuan dan berjoget di sebuah tempat usaha hiburan di Pekanbaru, yang sebelumnya menjadi perbincangan publik.
Mahasiswa menyinggung persoalan tersebut dalam rangkaian tuntutan mereka. Namun, setiap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan aktivitas tempat hiburan malam tetap perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh instansi berwenang berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Riau turut menjadi perhatian mahasiswa.
Sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Riau memiliki kepentingan besar terhadap transparansi pengelolaan serta penyaluran dana bagi hasil tersebut. Mahasiswa mendorong agar pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai alokasi, pemanfaatan, dan dampaknya terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Rangkaian isu yang diangkat dalam demonstrasi tersebut memperlihatkan luasnya persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa, mulai dari perlindungan kesehatan masyarakat hingga transparansi kebijakan publik.
Sekitar pukul 15.00 WIB, rombongan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) turut tiba di depan gerbang Kantor Gubernur Riau. Kedatangan mereka menambah jumlah massa yang menyampaikan aspirasi bersama mahasiswa Unilak.
Salah seorang orator dari mahasiswa UIR menyatakan bahwa persoalan kabut asap dan karhutla masih menjadi keresahan masyarakat Riau.
“Kami datang kembali dengan tuntutan yang sama, yaitu soal kabut asap karhutla. Ini sudah menjadi keresahan seluruh masyarakat Riau,” ujarnya.
Bergabungnya mahasiswa dari dua perguruan tinggi tersebut mempertegas desakan agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang disuarakan.
Di tengah tuntutan tersebut, masyarakat menantikan langkah nyata pemerintah dalam menangani karhutla, menjaga kualitas udara, memastikan program beasiswa berjalan secara transparan, serta memberikan kejelasan mengenai pengelolaan DBH migas.
Penanganan persoalan-persoalan itu membutuhkan kebijakan yang terukur, keterbukaan informasi, dan pengawasan berkelanjutan agar aspirasi mahasiswa tidak berhenti sebatas demonstrasi, tetapi berujung pada penyelesaian yang dapat dirasakan masyarakat.***
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi



