Rohil - Suarahebat.com - Janji manis tinggal janji. Kondisi memprihatinkan terjadi di Kepenghuluan Manggala Jonson, Kecamatan Batu Hampar. Jembatan vital penghubung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga dilaporkan rubuh total dan tidak bisa dilalui sama sekali.
Ambruknya jembatan ini bukan sekadar peristiwa infrastruktur, melainkan potret nyata terputusnya urat nadi perekonomian masyarakat. Petani tidak bisa mengangkut hasil panen, anak sekolah terpaksa memutar jauh, dan akses kesehatan menjadi lumpuh.
Padahal, jembatan tersebut sebelumnya sudah berulang kali dikeluhkan dan dijanjikan akan mendapat perhatian pemerintah. Namun hingga rubuh total, tidak ada tindakan nyata di lapangan.
Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Rokan Hilir angkat bicara dan mendesak Bupati Rokan Hilir untuk tidak tutup mata.
"Kami minta Bupati Rokan Hilir turun langsung ke lapangan, lihat sendiri penderitaan warga Manggala Jonson. Jangan hanya menerima laporan manis dari bawah yang menyebut semua baik-baik saja. Jembatan ini sudah rubuh total, ini darurat!" tegas Wakil Ketua AWI Rohil.
Menurutnya, Pemkab Rohil tidak boleh lagi berlindung di balik alasan klasik soal anggaran dan perencanaan. Ketika jembatan sudah ambruk total, yang dibutuhkan warga adalah tindakan cepat tanggap, bukan lagi wacana dan kajian bertele-tele.
"Jangan sampai warga menilai pemerintah daerah abai terhadap infrastruktur di pelosok. Manggala Jonson juga bagian dari Rokan Hilir, rakyatnya juga membayar pajak. Mereka butuh akses, bukan janji," tambahnya.
AWI Rohil mendesak Dinas PUPR provinsi segera melakukan audit teknis dan menetapkan status tanggap darurat untuk pembangunan kembali jembatan tersebut. Selain itu, Inspektorat diminta menelusuri apakah ada kelalaian dalam pemeliharaan jembatan tersebut selama ini.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PUPR provinsi maupun Bupati terkait kapan jembatan Manggala Jonson akan dibangun kembali.
Laporan: Tim AWI Rohil
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi



