JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Indonesia Country Platform dari Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance. Inisiatif ini bertujuan memperkuat kolaborasi pemerintah, dunia usaha, investor, dan lembaga keuangan dalam menghubungkan prioritas pembangunan nasional dengan pembiayaan dan peluang investasi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Peluncuran platform ini merupakan tindak lanjut dari *Fourth International Conference on Financing for Development* (FFD4) yang berlangsung di Sevilla, Spanyol, pada 2025. Kehadirannya diharapkan dapat mendorong mobilisasi pembiayaan, memperluas keterlibatan sektor swasta, serta mengembangkan proyek-proyek investasi yang konkret dan berdampak bagi pembangunan Indonesia.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka, menegaskan pentingnya peran sektor swasta dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan SDGs.
“Menutup kesenjangan pembiayaan SDGs membutuhkan mobilisasi sumber daya yang jauh lebih besar, termasuk dari sektor swasta. GISD Country Platform menyediakan ruang untuk mempertemukan prioritas pembangunan dengan pembiayaan, investasi, dan kapasitas dari berbagai pemangku kepentingan. Yang penting adalah memastikan kolaborasi ini diterjemahkan menjadi strategi dan inisiatif pembiayaan yang konkret, dapat diperluas, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Putut dalam keterangan yang diterima, Kamis (8/10/2026).
Sementara itu, Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menyampaikan bahwa kontribusi sektor swasta tidak terbatas pada penyediaan modal, tetapi juga mencakup keahlian, jaringan, solusi, dan peluang investasi yang dapat dikembangkan menjadi proyek siap investasi.
“Sektor swasta membawa lebih dari sekadar modal. Dunia usaha membawa solusi, keahlian, jaringan, dan peluang investasi yang dapat dikembangkan menjadi project pipeline. Country Platform menyediakan ruang untuk menghubungkan berbagai kapasitas tersebut dengan agenda strategis pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, investor, dan lembaga keuangan untuk mengembangkan proyek secara lebih terstruktur. Di Indonesia, kami memfokuskan upaya ini pada sektor rumput laut melalui Indonesia Seaweed Incorporated,” terang Shinta.
Melalui Indonesia Country Platform, kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menerjemahkan komitmen pembiayaan menjadi investasi nyata, termasuk melalui pengembangan sektor rumput laut. Upaya ini sekaligus mendukung penciptaan nilai tambah ekonomi dan percepatan pencapaian SDGs di Indonesia.***
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi



