PEKANBARU — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) menggelar aksi demonstrasi di gerbang samping Kantor Gubernur Riau, Jalan Cut Nyak Dhien, Pekanbaru, Rabu (12/8/2026).

Aksi tersebut menjadi bentuk kritik keras mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum mampu diselesaikan secara tuntas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP, massa menyampaikan sejumlah tuntutan strategis, mulai dari pemerataan pembangunan, perbaikan infrastruktur pendidikan, realisasi pendidikan gratis 12 tahun, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta praktik illegal logging di Riau.

Situasi sempat memanas ketika sebagian massa berupaya menerobos masuk ke halaman Kantor Gubernur Riau. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas beberapa kali terjadi, namun massa berhasil dicegah masuk ke area kantor.

Dalam orasinya, salah seorang peserta aksi, Sirajudin Akmal, menegaskan bahwa mahasiswa tidak datang sekadar menyampaikan aspirasi seremonial. Mereka menuntut pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kepentingan masyarakat.

Mahasiswa menilai pemerataan pembangunan di Riau masih menjadi pekerjaan rumah besar. Demikian pula sektor pendidikan yang dinilai membutuhkan pembenahan serius, terutama menyangkut infrastruktur dan pemenuhan janji pendidikan gratis 12 tahun.

Sorotan tajam juga diarahkan terhadap persoalan lingkungan.

Mahasiswa mempertanyakan mengapa persoalan karhutla dan illegal logging masih terus berulang di Riau. Padahal, persoalan tersebut bukan isu baru dan telah berlangsung selama bertahun-tahun.

«“Sudah 69 tahun Provinsi Riau, tapi hingga saat ini masalah karhutla belum kunjung selesai,” ujar Sirajudin dalam orasinya.»

Pernyataan tersebut menjadi simbol kekecewaan mahasiswa terhadap penanganan persoalan lingkungan yang dinilai belum menyentuh akar masalah.

Bagi mahasiswa, karhutla bukan sekadar persoalan asap dan pencemaran udara. Persoalan tersebut menyangkut keselamatan masyarakat, kesehatan, kerusakan lingkungan, serta kredibilitas pemerintah dalam menjaga sumber daya alam daerah.

Di tengah aksi, sejumlah pejabat Pemprov Riau hadir untuk menerima massa. Di antaranya Asisten II Helmi, Kepala Kesbangpol Bobby Rachmat, Kasatpol PP Sri Sadono, Plt Kepala Dinas PUPR PKPP Zulfahmi, serta Plt Kepala Biro Kesra Yan Dharmadi.

Namun, kehadiran sejumlah pejabat tersebut belum membuat mahasiswa puas.

Massa secara tegas meminta Plt Gubernur Riau SF Hariyanto turun langsung menemui mereka.

Mahasiswa menginginkan jawaban langsung dari pucuk pimpinan Pemprov Riau, bukan sekadar penyampaian aspirasi melalui perwakilan pejabat.

Tuntutan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi Pemprov Riau: apakah kritik mahasiswa akan dijawab dengan dialog terbuka dan komitmen konkret, atau kembali berhenti pada janji dan pernyataan normatif.

Aksi BEM Unri ini memperlihatkan bahwa sejumlah persoalan mendasar di Riau masih menjadi perhatian serius generasi muda. Pemerataan pembangunan, pendidikan, karhutla, illegal logging, hingga keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat menuntut langkah nyata, bukan sekadar wacana.***