PEKANBARU – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membagikan telepon seluler kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menuai perhatian. Program yang diklaim bertujuan memperkuat pelayanan publik berbasis digital dinilai perlu dikaji secara matang agar tidak berubah menjadi kebijakan yang menguras anggaran tanpa memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat, Sabtu (25/7/26).

Digitalisasi pelayanan publik memang merupakan langkah yang patut didukung. Namun, penggunaan uang daerah harus selalu mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang dibelanjakan wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik sesungguhnya dari anggaran tersebut.

Jika tujuan utama program ini adalah mempercepat pelaporan berbagai persoalan lingkungan kepada pemerintah, maka publik berhak mengetahui alasan mengapa harus dilakukan melalui pengadaan telepon seluler baru. 

Pemerintah perlu menjelaskan apakah telah dilakukan kajian kebutuhan, analisis biaya dan manfaat (cost-benefit analysis), serta evaluasi terhadap alternatif yang lebih hemat, seperti memanfaatkan perangkat pribadi para Ketua RT/RW melalui aplikasi resmi pemerintah.

Di tengah masih banyaknya persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, seperti perbaikan jalan lingkungan, penanganan banjir, pengelolaan sampah, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, hingga kebutuhan pendidikan, kebijakan pengadaan telepon seluler tentu akan menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu membuktikan bahwa program ini benar-benar merupakan kebutuhan prioritas, bukan sekadar proyek pengadaan.

Selain itu, aspek transparansi pengadaan juga harus menjadi perhatian utama. Mulai dari besaran anggaran, spesifikasi perangkat, mekanisme pengadaan, hingga sistem distribusinya harus dibuka kepada publik. Transparansi merupakan kunci untuk mencegah potensi penyimpangan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Program digitalisasi juga tidak cukup hanya berhenti pada pembagian perangkat. Pemerintah perlu memastikan tersedianya aplikasi yang benar-benar berfungsi, pelatihan bagi pengguna, dukungan teknis yang memadai, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur secara objektif.

Tanpa perencanaan yang matang, perangkat tersebut berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal dan akhirnya menjadi aset yang tidak memberikan manfaat maksimal.

Masyarakat pada prinsipnya mendukung setiap inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, inovasi harus dibangun di atas dasar kebutuhan riil, bukan sekadar simbol modernisasi. 

Keberhasilan sebuah program bukan diukur dari banyaknya perangkat yang dibagikan, melainkan dari seberapa besar dampaknya dalam mempercepat pelayanan, meningkatkan respons pemerintah, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Karena itu, Pemko Pekanbaru diharapkan membuka ruang partisipasi publik, memaparkan kajian akademis serta perencanaan anggaran secara terbuka sebelum program ini direalisasikan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berpihak kepada kepentingan masyarakat, dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.*jhn