PEKANBARU – Komitmen Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Golkar, Raja Jaya Dinata Sianturi, S.E., dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat kembali ditunjukkan melalui kehadirannya dalam rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau. Dalam forum tersebut, ia menyuarakan aspirasi masyarakat Kecamatan Tapung terkait kondisi infrastruktur jalan yang telah lama mengalami kerusakan.
Menurut Raja Jaya Dinata, persoalan jalan di wilayah Tapung telah menjadi keluhan masyarakat selama bertahun-tahun dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa infrastruktur jalan yang layak merupakan kebutuhan dasar yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk membawa dan memperjuangkan suara masyarakat. Jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak terhadap roda perekonomian serta meningkatkan risiko kecelakaan bagi para pengguna jalan," ujarnya, Rabu (15/07/26).
Dalam rapat tersebut, Raja Jaya Dinata mendorong agar pemerintah daerah bersama instansi terkait segera menyusun langkah konkret untuk mempercepat penanganan ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan, khususnya di wilayah Tapung.
Ia menilai pembangunan infrastruktur yang merata merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses jalan yang baik, distribusi hasil pertanian, aktivitas usaha, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan akan semakin mudah dijangkau.
Kepedulian Raja Jaya Dinata Sianturi terhadap persoalan infrastruktur mendapat apresiasi dari masyarakat yang berharap perjuangannya di DPRD Provinsi Riau mampu menghasilkan kebijakan nyata demi percepatan pembangunan di daerah.
Sebagai legislator dari Fraksi Partai Golkar, Raja Jaya Dinata Sianturi menegaskan akan terus mengawal setiap aspirasi masyarakat dan memastikan berbagai kebutuhan publik mendapat perhatian dalam pembahasan di DPRD Provinsi Riau.
"Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga. Saya akan terus hadir, mendengar, dan memperjuangkan setiap aspirasi demi terwujudnya pembangunan yang merata serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Riau," tegasnya.
Langkah aktif Raja Jaya Dinata Sianturi tersebut mencerminkan peran DPRD sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Harapannya, perjuangan yang dilakukan dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan di Tapung, sehingga masyarakat memperoleh akses transportasi yang aman, nyaman, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.***
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi



