Jakarta –SuaraHebat.com_-Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pembentukan Joint Task Force Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi wadah kolaborasi pemerintah-dunia usaha.
Dukungan tersebut demi memastikan proses ratifikasi serta implementasi perjanjian berjalan tepat waktu dan memberi manfaat nyata bagi perdagangan, investasi, dan daya saing industri nasional.
Hal itu merupakan produk utama APINDO Business Mission to Europe 2026 yang digelar selama 11–19 Juni 2026 di Amsterdam, Den Haag, Brussels, dan Paris.
Agenda besar tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, didampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral sekaligus Ketua Dewan Pakar APINDO Mari Elka Pangestu, serta delegasi pelaku usaha dari berbagai sektor strategis.
Dalam pernyataannya, Selasa (23/6) Shinta mengaskan bahwa fokus pasca-rampungnya negosiasi IEU-CEPA kini harus bergeser dari sekadar penyelesaian perundingan menuju pemanfaatan peluang ekonomi secara konkret.
"Keberhasilan IEU-CEPA ditentukan berdasarkan kemampuan memastikan ratifikasi dan implementasinya berjalan efektif, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan pelaku usaha, pekerja, dan perekonomian," katanya.
Ia memandang percepatan implementasi IEU-CEPA begitu mendesak karena fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2026.
Lanjutnya, apabila IEU-CEPA belum berlaku efektif pada awal 2027, dikhawatirkan terjadi apa yang disebut cliff edge alias titik kritis yang memicu kenaikan tarif ekspor Indonesia ke pasar Eropa, terutama bagi sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk perikanan.
"Melalui Joint Task Force, APINDO ingin memastikan ratifikasi, kesiapan implementasi, serta utilisasi IEU-CEPA berjalan optimal. Dalam misi tersebut, APINDO juga menggelar pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di Belanda, Belgia, dan Prancis untuk memperkuat dukungan terhadap ratifikasi, membahas isu keberlanjutan, investasi, dan peningkatan daya saing industri Indonesia," pungkasnya.
Red/johan
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
