PEKANBARU –SuaraHebat.com_-Ketua DPC GRIB Kota Pekanbaru, S. Hondro, menyampaikan harapannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 tidak menyulitkan masyarakat, khususnya dalam proses pendaftaran secara daring (online).
Pernyataan tersebut disampaikan S. Hondro saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, ( 19/6/2026). Menurutnya, sistem pendaftaran digital yang diterapkan saat ini masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses maupun memahami teknologi.
“Atas nama DPC GRIB Kota Pekanbaru, kami berharap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tidak mempersulit masyarakat. Pendaftaran secara online memang bagian dari perkembangan teknologi, namun di sisi lain juga dapat menyulitkan sebagian warga dalam mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah yang diinginkan,” ujar Hondro.
Ia menegaskan bahwa GRIB mendukung program pemerintah, termasuk upaya digitalisasi layanan pendidikan. Namun, menurutnya, pelaksanaan kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif terhadap calon peserta didik maupun orang tua yang mengalami kendala teknis.
Hondro juga menyinggung alasan penerapan sistem yang ketat dengan mengacu pada surat atau arahan dari lembaga penegak hukum. Menurutnya, persoalan penerimaan murid baru tidak boleh hanya dilihat dari aspek pengawasan, tetapi juga harus mengedepankan pelayanan yang memudahkan masyarakat.
“Kami mendukung program pemerintah dan upaya menciptakan proses penerimaan yang transparan. Namun jangan sampai masyarakat menjadi korban karena kesulitan mengakses sistem yang ada. Yang diperlukan adalah solusi dan kemudahan bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hondro mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB. Oleh karena itu, ia berencana menjadwalkan pertemuan langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Irisman, guna menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan yang diterimanya dari warga.
Didampingi pengurus GRIB, Ketua Sri Kandi, unsur Humas, dan Komandan SATGAS, Hondro berharap Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.
“Kami menyerukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar segera membuat komitmen yang berpihak kepada masyarakat. Banyak aspirasi yang perlu disampaikan dan kami berharap ada solusi yang dapat mempermudah proses pendaftaran bagi seluruh calon peserta didik,” pungkasnya.
Red/Seprinaldi
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Pekanbaru Tuan Rumah Rakernas IMI 2026, Wako Agung Nugroho Bidik Kebangkitan Otomotif Riau
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum



