Batam –SuaraHebat.com_- Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam menghadiri kegiatan Rapat Optimalisasi Pengadaan pada Kementerian/Lembaga di Wilayah Kepulauan Riau dan Sekitarnya melalui Konsolidasi Pengadaan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta Produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kamis (18/06).
Kegiatan yang berlangsung di Balairungsari Lantai 3 Gedung BIDA Utama BP Batam ini dihadiri oleh pimpinan serta perwakilan satuan kerja Kementerian/Lembaga se-Kepulauan Riau.
Rapat tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar instansi dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan melalui penerapan strategi konsolidasi pengadaan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan terkait pentingnya konsolidasi pengadaan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan, khususnya terhadap paket-paket pengadaan yang bersifat berulang atau sejenis.
Selain itu, LKPP juga mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro dan Kecil sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Kepala Rutan Kelas IIA Batam menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah.
Menurutnya, strategi konsolidasi pengadaan dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sekaligus memastikan kebutuhan organisasi terpenuhi secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Rutan Kelas IIA Batam berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang akuntabel, efisien, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMK guna memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan nasional dan perekonomian daerah.
(Gokkon)
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi



