suarahebat.com, Batam – Tiga orang yang diduga sebagai calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural gagal berangkat ke luar negeri melalui Pelabuhan Internasional Batam Center.
Pantauan di lapangan, ketiga warga negara Indonesia tersebut berasal dari Medan, Surabaya, dan Lombok. Mereka hendak melakukan perjalanan ke Singapura, Kamboja, dan Malaysia hanya dengan menggunakan paspor kunjungan tanpa dilengkapi dokumen izin kerja atau permit kerja yang sah.
Niat mereka untuk berangkat ke luar negeri akhirnya kandas setelah tidak dapat di ijinkan oleh pihak Imigrasi pelabuhan Batam Center menuju negara tujuan.
Salah seorang calon penumpang berinisial SE (41), warga Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengaku telah mengeluarkan biaya sekitar Rp3 juta untuk membeli tiket pesawat dari Lombok menuju Batam.
"Saya dari Lombok ke Batam beli tiket Rp3 jutaan. Ke Batam ada kawan yang mengarahkan," ujar SE saat ditemui di Pelabuhan Batam Center.
Namun saat ditanya mengenai tujuan keberangkatannya ke Singapura, SE seolah berkelit mengaku hanya ingin berwisata.
"Saya hanya mau jalan-jalan saja ke Singapura," katanya.
Meski demikian, pria tersebut enggan menjelaskan identitas orang yang mengarahkannya ke Batam.
Sementara itu, seorang perempuan berinisial DS (26), warga Medan, Sumatera Utara, mengaku hendak bepergian ke Kamboja. Namun, seperti halnya SE, ia hanya membawa paspor kunjungan dan tidak dapat menunjukkan dokumen permit kerja.
Menanggapi adanya temuan penumpang yang diduga hendak bekerja di luar negeri tanpa dokumen pendukung yang lengkap, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan, mengatakan persoalan terkait PMI dapat dikoordinasikan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Menurutnya, saat ini proses pemeriksaan keberangkatan penumpang di sejumlah pelabuhan telah menggunakan sistem autogate untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus meminimalisir kontak langsung antara petugas dan penumpang.
"Terkait PMI bisa langsung berkoordinasi dengan BP2MI. Arahan saya sekarang seluruh penumpang melalui autogate sehingga menghindari kontak antara penumpang dengan petugas. Di autogate sudah tidak ada lagi proses wawancara penumpang karena sistemnya telah terintegrasi dengan data yang tersedia," ujarnya.
Ia berharap penerapan autogate dapat terus diperluas di wilayah Kepulauan Riau.
"Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan tahun depan seluruh pelabuhan internasional di Kepri dapat menerapkan sistem autogate secara penuh," tambahnya.(Gokkon)
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi



